DANREM 172/PWY MEMEDIASI   PERMASALAHAN MASYARAKAT PEGUNUNGAN DAN MASYARAKAT MAKASAR

adminpenrem 23/10/2015 0

Jpeg

Abepura.  Dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman, tentram dan damai, Danrem 172/PWY Kolonel Inf Sugiyono memfasilitasi pertemuan antara perwakilan masyarakat Pegunungan dan masyarakat Makasar yang ada perselisihan sehingga ada ketegangan di wilayah Sentani, Jumat,   (23/10).Pertemuan perwakilan kedua belah pihak dilaksanakan di Makorem 172/PWY, dihadiri oleh Danrem, Kasrem, Dandim 1701/Jayapura, Kapenrem, Wakapolres Sentani, Kadistrik Sentani bpk Alfows A, kordinator masyarakat pegunungan bpk Lesman Tabuni, kepala suku Lany Jaya bpk Elly B. Tabuni, Benyamin Tabuni, ketua KKSS bpk  H. Hermasyah, bpk Dahlan, bpk H.Amin B.Danrem memberi kesempatan kepada yang hadir untuk menyampaikan informasi, keluhan, permasalahan dan solusi yg solutif dan nyata hasilnya. Kadistrik Sentani menyampaikan “sangat menyesal dengan kejadian ini, saran penanganan miras lebih serius, adminstrasi warga harus diketahui oleh ketua suku atau ketua paguyuban”. Lesman tabuni menyampaikan ” orang pegunungan semua turun ke Jayapura, Sentani dan Keerom yg saya tanyakan Bupati diatas ngapain bangun apa, rakyat tidak ada cuma daftar nama saja, perlu ada ketegasan masalah miras, kita bagi tugas menangani dan mengendalikan massa kita”. Ketua KKSS menyampaikan ” massa emosi dan tidak terkendali, merasa ada ancaman dari orang gunung ke masyarakat pendatang, minta pelaku agar segera ditemukan dan diproses, aparat agar serius menangani jangan seperti  kasus sebelum tidak ada penyelesaian,  miras pangkal masalah penjual harus ikut tanggung jawab bila ada pengrusakan oleh orang mabuk jangan cuma cari untung saja”. Wakapolres menyampaikan ” Polri akan serius menangani kasus ini tetapi tetap sesuai prosedur”. Setelah menerima masukan dan saran Danrem menyampaikan beberapa poin ” 1. memberi masukan ttg Perda miras harus jelas pelaksanaanya, 2. Segera melaksanajan patroli gabungan, 3. Buat sanksi agar jera kepada pelanggar, 4. Penegak hukum harus tegas dan cepat,   5. pengurusan KTP hrs diketahui kepala suku atau ketua paguyuban, 6. Tempatkan satuan pengamanan agar masyarakat nyaman. Setelah pertemuan diakhiri dengan salaman dan foto bersama.

Leave A Response »

*