Bookmaker artbetting.co.uk - Bet365 review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker artbetting.gr - Bet365 review by ArtBetting.gr

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de

Premium bigtheme.net by bigtheme.org

Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Jayapura

adminpenrem 07/08/2017 0

Jayapura. Dalam rangka kesiapan pengamanan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017, telah digelar apel gabungan TNI/Polri di Stadion Barnabas Yowae, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Jumat (4/8)

Pelaksanaan Apel Gabungan TNI/Polri dalam rangka kesiapan pengamanan PSU Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tersebut diambil langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar MH yang diikuti sekitar 500 orang. Turut hadir dalam apel gelar pasukan tersebut antara lain, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Herman Asaribab, As Ops Kasdam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Yusuf Sampetoding, Dir Shabara Polda Papua Kombes Pol Yan Frist Kaiway, Danyon 751/R Letkol Inf Akmil Satria Martha Y.D, Dandim 1701/Jayapura Letkol Inf Nova Ismailiyanto S.Ip, Kapolres Jayapura AKBP Gustav Urbinas SH, SIK, Dansat POM Lanud Jayapura Mayor POM Rudi Amru Harahap, Perwakilan dari Brimobda Papua AKP Alex W, Komisaris Bank Papua sekaligus Ketua FKUB Prov Papua Lipius Biniluk, Bupati Jayapura sekaligus Calon Bupati Paslon II Mathius Awoitauw SE M,Si, Calon Bupati Paslon III Godlief Ohee, Calon Bupati Paslon IV Siska Yoku SH, Calon Wakil Bupati Paslon IV Marcelino Waromi, Wakil Calon Bupati Paslon V Abdul Rahman Sulaiman, Ketua Devisi Logistik KPU Provinsi Papua Izak Hikoyabi dan Kasatpol PP Kabupaten Jayapura Yance Demetuow.

Dalam amanatnya, Irjen Pol Boy Rafli Amar MH, selaku pimpinan apel menyampaikan yang intinya bahwa PSU Kabupaten Jayapura merupakan rangkaian Pilkada serentak Tahun 2017, dimana ada Lima daerah di Papua yang melakukan PSU. Dari beberapa daerah tersebut sudah dilaksanakan dan hasilnya sudah dilaporkan oleh KPU selaku penyelenggara ke Mahkamah Konstitusi. PSU di Kabupaten Jayapura merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus dilaksanakan dan di amanatkan oleh pemangku keamanan untuk mebantu penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu sehingga dapat berjalan dengan sebaik baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.

Dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Jayapura, tidak boleh ada hambatan atau gangguan bagi para penyelenggara untuk dapat melaksanakan mekanisme sesuai aturan yang berlaku dimana dalam pelaksanaan Pilkada yang demokratis tidak boleh ditandai dengan kekerasan karena pesta demokrasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Seluruh penyelenggara KPU dan Bawaslu  harus Independen serta bagi Pihak keamanan baik TNI/Polri  harus Netral dan tidak melakukan keberpihakan pada pasangan manapun, agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan sukses, aman dan lancar tanpa ada suatu kendala.

Ditambahkannya pula bahwa kesadaran politik masyarakat juga harus kita bantu untuk wujudkan dengan kondisi yang terus semakin membaik, sehingga pendidikan politik kepada masyararakat, bagi pemangku kepentingan terus mencerdaskan masyarakat agar bisa berpolitik dengan baik dan menggunakan hak pilih dengan baik pula. Demikian juga dengan tokoh-tokoh Partai Politik agar memberikan penjelasan kepada yang menggunakan hak politik yang demokratis

“Saya mendorong untuk terus dilakukan pertemuan-pertemuan dialog diantara Forkopimda antara masyarakat dengan Kepala suku, Tokoh Masyarakat, Agama dan Adat serta semua bidang untuk mewujudkan Pilkada yang damai, karena damai itu tidak bisa hanya dari keinginan kita saja selaku aparat keamanan tetapi keinginannya damai juga harus tumbuh dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Media massa juga kita mendorong upaya-upaya adanya penyajian informasi masyarakat yang bisa memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat serta kita berharap agar media massa memberikan keterangan yang obyektif, tidak memprovokasi dan tidak memberikan hal-hal yang dapat memicu suasana menjadi tidak nyaman. Ini juga kita harapkan karena tentu masyarakat kita ingin mendapatkan informasi-informasi yang berkembang seperti apa dan salah satu informasi itu tentunya bagian yang disampaikan oleh teman-teman media yang tentu kita harap menjadi bagian yang mendidik masyarakat kita dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik”. Ungkap Kapolda

Dalam sambutan Pangdam XVII/Cenderawasih yang di bacakan oleh Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Herman Asaribab yang intinya bahwa dalam netralitas TNI telah dituangkan dalam UU RI nomor 34 tahun 2004 yakni TNI dan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis hal tersebut merupakan sikap kita bersama dalam menyukseskan pilkada yang akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura. Penyelenggaraan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta aman merupakan salah satu tolak ukur dari penyelenggaraan kehidupan demokrasi di tanah air kita

Pengamanan Pilkada adalah tugas negara yang harus dilaksanakan, oleh sebab itu saya mengharapkan kepada prajurit TNI/Polri agar bersikap netral dan profesional, tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu, karena tugas yang diemban oleh prajurit TNI dan Polri dalam pengamanan Pilkada ini merupakan kehormatan dari negara yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Pilkada di Provinsi Papua tahun 2017, Lima Kabupaten harus berakhir dengan pemungutan suara ulang termasuk di Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2017.

“Saya mengharapkan kepada prajurit TNI/Polri agar bekerja sama yang baik dan mempedomani protap pelaksanaan pengamanan Pemungutan Suara Ulang serta melakukan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu Kabupaten Jayapura baik KPU, Bawaslu  maupun dengan para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan serta seluruh komponen masyarakat lainnya untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun sinergitas agar penyelenggaraan PSU dapat berjala lancar, tertib, aman dan damai”. Tutur Kasdam XVII/Cenderawasih.

Leave A Response »

*